PPDB di Jabar Masih Ditemukan Kecurangan, Ade Ginanjar Apresiasi Pj Gubernur

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade.Ginanjar

Bandung, tanganmedia.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ade Ginanjar menyoroti persoalan pendidikan di Jawa Barat. Pasalnya, proses pelaksanaan PPDB Online Jawa Barat masih ditemukannya kecurangan-kecurangan.

Meski demikian, Ade Ginanjar mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang berusaha melakukan kecurangan.

“Ya, hingga saat ini proses seleksi PPDB Jawa Barat masih berlangsung, tetapi masih ada yang melakukan kecurangan-kecurangan. Tetapi apresiasi kepada pemerintah yang telah berupaya mengawal proses seleksi ini dengan baik,” katanya, Kamis (20/6/24).

Menurutnya, hal mendasar yang masih menjadi polemik dalam kasus PPDB adalah pemberlakuan sistem zonasi atau ketentuan jarak serta anggapan sekolah favorit.

“Adanya sistem zonasi berpotensi banyaknya masyarakat yang melakukan protes sementara kuota bangku sekolah terbatas sehingga tidak mampu mengakomodir masyarakat yang dianggap dekat dengan sekolah," ujarnya.

"Kemudian anggapan sekolah favorit masih menjadi mindset di masyarakat untuk melakukan pilihan sekolah,” sambungnya.

Sementara, sisi lain yaitu faktor kesiapan sarana, dan fasilitas yang ada di sekolah masih belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap istilah sekolah favorit atau tidak, karena sarana, fasilitas dan kualitas gurunya yang dirasakan masih terjadi gap.

"Jika saat ini pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jabar tahun 2025-2045, berbagai rencana program juga sudah dirancang," paparnya.

Dalam RPJP tersebut, salah satu target pembangunan yang diusung adalah pemerataan pembangunan, guna mewujudkan target itu khusus untuk bidang pendidikan persoalan tenaga kependidikan harus diselesaikan.

"Salah satu alasan mengapa masalah tenaga kependidikan masuk dalam rencana pembangunan, hal ini guna mewujudkan pemerataan pendidikan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan," ungkapnya.

"Hal ini, dikarenakan masih ada gap antara kebutuhan tenaga pendidikan dengan kondisi guru saat ini," tambahnya.

Sebagai gambaran saja, seiring dengan rekruitmen PPPK, pemerintah daerah harus bisa mengawal para guru honorer yang saat ini sudah lama mengabdi, bagi para guru honorer ini, perlu dituntaskan status kepegawaiannya, setidaknya mereka dapat menjadi guru PPPK.

"Selanjutnya, dalam rangka pemerataan pendidikan, penempatan guru juga harus mendapat perhatian dari pemerintah," ucapnya.

"Jika dalam suasana masih adanya gap antara kebutuhan dan jumlah guru, seluruh sekolah baik SMA, SMK dan SLB, tidak ada yang mengalami kekurangan tenaga pendidik khususnya guru," pungkasnya.(***)