Banyak Kekosongan Jabatan di Lingkup Pemkot Bandung, LSM Penjara Pertanyakan Kinerja Pj Wali Kota ?

Ketum DPP LSM Penjara, Agung Setiawan.

Bandung, tanganmedia.com - DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara mempertanyakan sejumlah jabatan yang memiliki kewenagan strategis di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalami kekosongan.

Hal tersebut menjadi sorotan Ketua Umum (Ketum) DPP LSM Penjara, Agung Setiawan, menurutnya berdasarkan fakta di lapangan, banyak posisi kepegawaian mengalami kekosongan jabatan.

"Seperti Kasi di kelurahan, Lurah, Camat, Kabid di beberapa dinas dan Kepala SD, SMP di bawah Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan, dan Kesbangpol," katanya, Minggu (19/5/24).

Kekosongan pucuk pimpinan saat ini, lanjut Agung, hanya dijabat oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt), hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian, kenapa tidak segera di definipkan?

"Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan menyebabkan terganggunya pelayanan publik, dan tersendatnya proses pembangunan, karena pejabat definitif tidak ada," ujarnya.

Selain itu, Agung juga mempertanyakan terkait dengan kebijakan Pj Wali Kota Bandung, karena hingga saat ini belum mengakselerasi kekosongan jabatan disejumlah instansi tersebut.

"Pertanyaannya adalah, apakah Pj Wali Kota Bandung tidak memiliki kewenangan dan kebijakan untuk melakukan rotasi, atau gimana?," ungkapnya.

Meski demikian, menurut keterangan yang dihimpun dari pejabat BKPSDM Kota Bandung, bahwa pada masa PJ Wali Kota, secara bertahap telah melaksanakan pengisian jabatan namun dinilai belum sesuai kebutuhan.

"Berdasarkan keterangan BKPSDM, pengisian jabatan tetap memperhatikan Perpres No.116 Tahun 2022, yang isinya pelantikan pejabat harus mendapat persetujuan," ucap Agung.

"Persetujuan teknis itu dari BKN dan mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," sambungnya.

Untuk itu, Agung meminta agar persoalan kekosongan jabatan tersebut menjadi perhatian, baik untuk Mendagri, BKN dan Pj Wali Kota Bandung, jangan kemudian menjadi pembiaran.

"Pemkot Bandung perlu adanya akselerasi pengisian kekosongan jabatan, baik posisi struktural, fungsional, administrator ataupun pengawas, kami meminta agar Mendagri evaluasi kinerja Pj Wali Kota," tegasnya.

Terakhir, terkait dengan pelayanan publik mengangkut penerimaan siswa baru atau PPDB, karena masih terdapat kekosongan jabatan kepala sekolah, hal ini dinilai sangat penting mendapat perhatian.

"Jika kepala sekolah masih Plt, selain pelaksanaan PPDB hawatir terganggu, maka pengelolaan dana BOS  pun hawatir tidak berjalan dengan maksimal," pungkasnya.***