Agus Satria: Drs Wahyu Mijaya SH ,M.s i, Kepala Dinas Pendidikan dan Komisi V DPRD Provinsi Jabar Minta Hibah Bankeu 2023 Dibatalkan!

Jawa Barat - Manggala Garuda Puti (MGP) mendesak DPRD Provinsi Jawa barat melalui komisi V untuk mengevaluasi ulang dan membatalkan rencana Hibah Bankeu 2023 terkait Hibah Bankeu Pendidikan yang terlihat mencapai ratusan miliar rupiah.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan investigasi yang dilakukanya, Pemerintahan Jawa Barat akan mengalirkan bantuan keuangan senilai ratusan miliar ke disdik kota/kab yang ada di Jawa Barat. Namun ada indikasi hanya di jadikan peluang peluang para oknum untuk meraup keuntungan.

“Kami mencium aroma persekongkolan dimulai dari Bapeda selaku pemegang kebijakan yang meloloskan program bantuan yang diajukan oleh Disdik Kota/Kabupaten untuk kemudian diferivikasi Disdik Jabar. Diduga pihak penyedia sudah merencanakan Rencana Aggaran Biaya (RAB) dengan Disdik Kota/Kab yang duusulkan melalui Aplikasi SIPD yang telah diplot Bapeda. Untuk itu kami meminta kepada Komisi V DPRD Jabar untuk meninjau ulang dan bila perlu batalkan program Bankeu Pendidikan,”tegasnya, Karang Tengah 11 Cicendo, Kota Bandung, Senin (06/03).

Menurutnya, Bantuan Keuangan (Bankeu) adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi pokok fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kenyataan di lapangan Bankeu tidaklah sesuai apa yang menjadi harapan masyarakat banyak. Misalnya Hibah Bankeu 2023 peruntukan di bidang pendidikan, hanya di jadikan ajang manfaat bagi segelintir orang yang punya kepentingan,”ujarnya.

Selain terjadi mark up harga dia, diduga juga terjadi pemrosesan pengajuan jumlah agar mendapatkan kelebihan keuntungan, adapun informasi yang dapat Hibah Bankeu 2023 gunakan untuk:

1.peningkatan sarana tik pendidikan untuk KBM SMP

2.pengadaan peralatan belajar digital paud 1

3.pengadaan tik untuk lab dan belajar untuk SD

Dikatakannya, selama ini pihak pelaksana pendidikan dari tingkat sekolah hingga Disdik tidak transparan dalam penggunaan anggaran yang dimaksud.

“Seharusnya pihak pelaksana pendidikan atau Sekolah harus mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Membuka harapan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah,”ungkapnya.

Sekolah maksudnya, merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal ini tercipta, maka sikap apatis, ketidakpedulian dan masa bodoh masyarakat akan hilang.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Atau sekarang justru sekolah menerapkan harapannya kepada masyarakat! Coba kita analisis kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah,”tegasnya.

“Apabila kita belum melakukan hal tersebut, maka sudah saatnya mulai sekarang sekolah berbenah diri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/stakeholder untuk kemajuan sekolah,”pungkasnya.****

Red