Pemborosan Ratusan Miliar Anggaran Bankeu Tik dan Tarik Menarik Kepentingan, Komisi V DPRD Jawa Barat Diminta Membatalkan

Jawa Barat - Anggaran Bantuan Keuangan untuk pendidikan, banyak laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai ekspektasi. Hal tersebut diutarakan Kepala Biro Investigasi dan aktivis anti korupsi Manggala Garuda Putih, Agus Satria.

Menurutnya, Bantuan Keuangan (Bankeu) adalah bantuan berupa dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Diantaranya meliputi daerah Karawang, Bogor, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

“Misalnya Bankeu peruntukan di bidang pendidikan, hanya di jadikan ajang manfaat bagi segelintir orang yang punya kepentingan,” kata Agus Satria di Jalan Karang Tengah 11 Kota Bandung, Jumat, (17/03).

“Namun yang menjadi permasalahan, kami menduga proses Bankeu ini terindikasi adanya perencanaan kongkalikong atau persekongkolan antara disdik kota/ kab, pihak penyedia dan team verifikasi dari disdik jabar,” ujarnya.

Agus berharap, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, segera memanggil pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyoal Bankeu tersebut.

“Kami ingin DPRD dalam hal ini Komisi V memanggil para BPKAD dan tentunya membatalkan itu (Bankeu). Jika bicara efektifitas, ya tentu belum efektif ya. Makanya batalkan saja bantuan hibah keuangan pendidikan yang dari Provinsi ke Disdik itu,” imbuhnya.

"Semoga surat yang dilayangkan kepasa ketua komisi  V DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut segera direspon untuk dilakukan audensi," jelasnya 

Red.